Hama Birokrasi Desa: Ketika Klik Pejabat Menjadi Petaka Jaminan Kesehatan Rakyat
Hama Birokrasi Desa: Ketika Klik Pejabat Menjadi Petaka Jaminan Kesehatan Rakyat
Kita sering mendengar jargon "Satu Kapal" menuju kesejahteraan. Namun, di balai desa kita hari ini, kapal itu tampak sedang membuang penumpangnya sendiri. Bukan karena kapalnya penuh, tapi karena pemegang kemudinya merasa berhak menentukan siapa yang layak selamat hanya berdasarkan tampilan fisik penumpangnya.
Ironisnya, "pembuangan" ini tidak dilakukan dengan teriakan, melainkan dengan ketukan jari di atas keyboard laptop kantor desa yang dingin. Di sinilah metafora kapal itu menjadi nyata sekaligus menyakitkan bagi warga yang sedang berjuang.
Bagaimana rasanya menjadi warga yang sedang berjuang mandiri—mungkin dengan mencicil kendaraan untuk transportasi kerja atau membangun usaha kecil di teras rumah—lalu tiba-tiba "dihukum" oleh sistem?
Di desa kita, kemandirian bukannya didukung, malah menjadi alasan bagi oknum birokrasi desa untuk mencabut hak jaminan kesehatan warganya secara sepihak. Belakangan ini, saya gemas menemukan fakta lapangan di mana sejumlah bantuan sosial dan jaminan kesehatan (Jamkesmas/PBI) warga dicabut hanya karena indikator fisik yang menipu: mereka terlihat punya mobil atau usaha rumahan.
Zalimnya "Pandangan Mata" Administratif
Sistem pendataan kita sedang mengalami krisis empati yang akut. Perangkat desa dengan mudahnya mencabut hak kesehatan warga hanya karena melihat ada mobil parkir di depan rumah. Padahal, apa mereka tahu kalau mobil itu adalah cicilan bank yang mencekik leher pemiliknya tiap bulan? Apa mereka tahu kalau usaha kecil itu adalah satu-satunya napas terakhir agar dapur tetap ngebul?
Dalam perspektif etika Islam, ada prinsip Amanah (titipan Tuhan) dan 'Adl (Keadilan). Mencabut jaminan kesehatan orang yang sedang berjuang itu bukan kebijakan, itu adalah bentuk Zhalim bil-Jahli—kezaliman yang lahir dari kecerobohan dan keengganan untuk verifikasi yang jujur.
Tradisi "Pingpong" dan Krisis Akuntabilitas
Yang bikin makin gerah adalah budaya "Pingpong Birokrasi". Pejabat A melempar tanggung jawab ke Pejabat B, dan Pejabat B dengan entengnya bilang, "Wah, itu sudah sistem dari pusat yang hapus, kami di desa cuma terima jadi."
Ini adalah puncak krisis moral kepemimpinan. Mereka menggunakan teknologi digital sebagai "tameng" untuk menutupi ketidakpedulian mereka. Padahal, pemimpin adalah pelayan umat (Khadimul Ummah). Jika mereka menghindar, mereka mengkhianati amanah Tuhan dan rakyat.
Digitalisasi desa seharusnya membawa transparansi, bukan menjadi topeng bagi kezaliman administratif. Jika pemerintah desa benar-benar ingin menyejahterakan rakyat, teknologi harus digunakan untuk:
Transparansi Data: Publikasikan daftar penerima bantuan dan alasan pencabutannya secara terbuka, agar tidak ada lagi "main mata" di ruang tertutup.
Sistem Sanggah yang Manusiawi: Berikan ruang bagi warga untuk membuktikan beban finansial riil mereka (seperti bukti cicilan bank) tanpa harus dipingpong oleh birokrasi yang berbelit.
Disclaimer : Tulisan ini adalah refleksi akademik dan pengamatan sosial sebagai mahasiswa Studi Islam yang peduli pada keadilan di tingkat akar rumput.